Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih

Abstract

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam aqad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wali yang dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Artinya dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu aqad nikah. Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.

Namun dalam perjalanan parktiknya di masyarakat seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan pola hidup masyarakat maka banyak pula masalah yang timbul yang berkaitan dengan wali, seperti wali tidak bersedia mengawinkan anak perepuannya dengan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, tetapi kenyataannya wali enggan untuk menikahkan anak perempuanya dengan alasan yang belum tentu dapat diterima. maka wali tersebut dinamakan wali ‘ad}al, dan dalam hal ini perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim.

Berdasarkan realita  tersebut di atas,  maka penulis tertarik untuk membahas lebih jelas, bagaimana perspektif  KHI dan fiqih sebagai acuan hukum dalam Islam tentang wali adal ?. Dengan berlandas pada jalur field research dan membandingkan dengan data kepustakaan literature library, sedangkan untuk menganalisa data, penulis mengunakan analisa secara kualitatif deskriptif.

Setelah diadakan penelitian yang sedemikian serius dengan metode dan kerangka berpikir tersebut diatas, pada ending of research peneliti menyimpulkan, Pespektif Fiqih madhhab sha>fii, ma>liki  dan KHI pasal  23  ayat  1  dan  2,  adalah sebagai berikut, menurut madhhab sha>fii dan ma>liki ketika seorang perempuan  meminta  dinikahakan dengan calon suami yang  sekufu maka wali wajib mengabulkanya  sedangkan menurut  madhhab   hanafi wali  berhak  menolak  jika  maharnya  kurang  dari  mahar  mithil. jika  terjadi ‘ad}al maka  hak perwalian  berpindah  ke tangaan hakim, didalam KHI pasal  23 ayat 1 juga  dijelaskan jika terjadi  ‘ad}al maka  hak  perwalian pindah  kepada wali  hakim, sedangkan menurut madhhab h}ambali pindah kepada wali ab’ad dan didalam  KHI pasal 23  ayat  2  dijelaskan wali  hakim baru dapat  bertindak setelah  adanya  putusan dari  pengadilaan  agama.