Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran

  • Lutfiana Dwi Mayasari Iairm Ngabar Ponorogo

Abstract

Celah hukum pada pasal 56 UU No 1/1974 acapkali dijadikan salah satu alternatif dan jalan pintas formalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan tersebut justru dilindungi oleh regulasi. Seperti contoh kasus Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, dan perkawinan sejenis antara pasangan gay Ragil Mahardika dan suaminya Frederik Vollert yang berasal dari Jerman. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dan analisis yuridis normatif. Melalui analisis kasus penyelundupan hukum, disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenainya.Menyamakan perkawinan campuran dengan kasus penyelundupan hukum jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Perkawinan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan hukum tidak sah baik secara agama maupun secara administratif hukum perkawinan nasional Indonesia.

References

Peraturan Perundang-undangan
Marriage act 1961, Act No 12 of 1961 as amended, 2006, secsion 88 D
Undang-Undang No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan
Undang-Undang No 23, Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan

Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Mubarok, Syaikh Faisal bin ‘Abdul Aziz’, Nailul Authar, terj. A. Qadir Hassan, Cet. I. Surabaya:Bina Ilmu, 1984
Asaf. Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta:Tinta Mas, 1965),h .109.
Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, Editor Chuzaimah T Yanggo, & Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
Budyapranata. Membangun Keluarga Kristiani. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Sekitar pembentukan Undnag-Undang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya.Jakarta: Direktorat jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Dzulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
Dixon, Martin. Textbook on Internasional Law. London:Blackstone Press, 1996.
Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. jilid II bagian 3 buku ke-4. Bandung: PT Alumni, 1998.
Gautama, Sudargo. Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
Gautama, Sudargo. Hukum Antar Tata hukum,(Bandung:Alumni, 1996
Gautama, Sudargo. Warga Negara dan Orang Asing, cet-IV,(Bandung:Alumni, 1987
Gde, Puja. Hukum Kewarisan Hindu yang diresepsir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta:CV Junasco, 1974.
Hardjowahono, Bayu Seto. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. buku kesatu edisi keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Husein Sayuti. Pengantar Metodologi Riset. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
Hartono,Sunaryati. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Bandung: Binacipta.
Hazairin. Demokrasi Pancasila. cet.5. Jakarta: Bina Aksara,1985.
Haar, Ter. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebakti Poesponoto), Paramitra:Jakarta, 1960.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:Bayumedia Publishing, 2011.
John Z Loude, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fatwa. Jakarta:Bina Aksara, 1985.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Mertokusumo, Sudikno. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta:UII Press, 2006
Prawirohamidjojo, Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
Soerdjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003.
Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung:Van Hoove, 1954.
Sunaryati Hartono. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Bandung:Binacipta.
Trisnaningsih, Murdiati. Relevansi kepastian Hukum dalam mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Bandung: CV. Utomo, 2007.
Thintowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Usman Adji, Sution, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta:Liberty, 2002.
Wahyoko Darmabrata. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cet-II. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Penelitian
Nurul Hasanah , Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010
Rasyid, Ira, Tinjauan Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran Warga negara Indonesia-Warga Negara Australia yang dilangsungkan di New South Wales-Australia, tesis,(Jakarta:Universitas Indonesia, 2013
Damerianti Purba, Analisis Hukum Perkawinan Campuran Dalam Status Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, skripsi, Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun (Usi) Pematangsiantar, 2012
Sierly Natalia Nauli Siregar , Perkawinan Serta Perjanjian Perkawinan bagi Perkawinan Campuran yang Dilangsungkan di Luar Negeri Menurut Hukum Positif di Indonesia , skripsi, Bandung:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2013.
Published
2021-10-31